Detail Pelatihan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Oleh karena itu dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP diatur mengenai SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dengan mempersyaratkan kompetensi pengadaan bagi para SDM PBJ.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan PBJ. Salah satu tugas dan peran LKPP dalam mewujudkan SDM yang kompeten diantaranya adalah menyiapkan penyelenggaraan pelatihan dibidang PBJ. LKPP terus berusaha untuk meningkatkan kualitas program pelatihan guna peningkatan kemampuan dan profesionalisme SDM dalam melaksanakan PBJP. SDM PBJ diharapkan dapat melaksanakan PBJ sesuai dengan regulasi yang ada.

Untuk menjamin SDM PBJ yang kompeten, diperlukan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PBJ yang berkualitas. Terdapat 2 jenis Program Pelatihan PBJ yang disusun oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) PBJ LKPP, yaitu Program Pelatihan Fungsional dan Program Pelatihan Teknis PBJ. Pelatihan Okupasi untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan salah satu Pelatihan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKNNI) Tahun 2016 di bidang PBJ dalam hal melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai PPK.

Pelatihan ini disusun dengan menggunakan model Blended Learning. Model Blended Learning merupakan penggabungan metode pembelajaran mandiri melalui media daring/e-learning dan pembelajaran tatap muka/classroom. Model Blended Learning ini mengharuskan peserta belajar mandiri secara online dan juga peserta harus hadir di kelas/tatap muka untuk pendalaman dengan latihan dan praktek serta simulasi studi kasus sekaligus mengkonfirmasi pemahaman yang diperoleh melalui pembelajaran mandiri. Untuk itu diperlukan kurikulum sebagai guideline dalam pelaksanaan pelatihan. Dalam rangka pengembangan potensi SDM PBJ khususnya Pengelola PBJ, maka disusunlah kurikulum Pelatihan Okupasi untuk PPK.

2. DASAR HUKUM

• Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.
• Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. TUJUAN PEMEBELAJARAN 

a. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPK dengan baik dan benar dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan regulasi yang ada.

b. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan dapat:

• Menyusun Kebutuhan dan Anggaran PBJ
• Menyusun Spesifikasi Teknis
• Menyusun Harga Perkiraan
• Mengkaji Ulang Paket PBJ
• Menyusun Rancangan Kontrak PBJ
• Melakukan Finalisasi Dokumen Kontrak PBj
• Memebentuk Tim Pengelolaan Kontak PBJ
• Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak PBJ
• Mengendalikan Pelaksanaan Kontak PBJ
• Melakukan Evaluasi Kinerja Penyediaan Barang/Jasa
• Menyelesaikan Permasalahan Kontrak PBJ
• Melakukan Penerimaan Hasil PBJ
• Melakukan Persiapan PBJ secara Swakelola
• Melakukan Pelaksanaan PBJ secara Swakelola
• Mengelola Kinerja
• Mengelola Resiko

4. POKOK MATERI PEMBELAJARAN

• Menyusun Kebutuhan dan Anggaran PBJ
• Menyusun Spesifikasi Teknis
• Menyusun Harga Perkiraan
• Mengkaji Ulang Paket PBJ
• Menyusun Rancangan Kontrak PBJ
• Melakukan Finalisasi Dokumen Kontrak PBj
• Memebentuk Tim Pengelolaan Kontak PBJ
• Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak PBJ
• Mengendalikan Pelaksanaan Kontak PBJ
• Melakukan Evaluasi Kinerja Penyediaan Barang/Jasa
• Menyelesaikan Permasalahan Kontrak PBJ
• Melakukan Penerimaan Hasil PBJ
• Melakukan Persiapan PBJ secara Swakelola
• Melakukan Pelaksanaan PBJ secara Swakelola
• Mengelola Kinerja
• Mengelola Resiko

Fasilitas

Ruang Kelas Ber AC

Wifi

Modul Pelatihan

Training Kit

Sertifikat

Makan Siang

Coffee Break

Diskusi & Konsultasi

Lokasi Pelatihan